Pengawasan Kartu Kredit Tunggu “Tax Amnesty”

Sunday, August 6th 2017. | Berita

Suara.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyarankan agar pengawasan transaksi kartu kredit oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebaiknya menunggu pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

“Kami setuju dgn surat edaran Dirjen Pajak tetapi pemberlakuannya menunggu ‘tax amnesty’ dahulu. Artinya ini akan memberi kesempatan masyarakat melakukan keterbukaan sukarela dgn adanya ‘tax amnesty’ baru aturan kartu kredit diberlakukan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Putri D Wardhani di Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Putri mengatakan baik Kadin maupun Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyetujui PMK Nomor 39/2016 tentang kewajiban perbankan atau lembaga penerbitan kartu kredit melaporkan data transaksi dan rincian kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, ia menyarankan agar pemberlakuannya ditunda setelah UU Pengampunan Pajak dilaksanakan sehingga menciptakan keterbukaan sukarela dan mengurangi kepanikan oleh masyarakat pemegang kartu kredit.

Menurut dia, kepanikan masyarakat telah terjadi ketika rumor pengawasan kartu kredit mencuat, yakni dgn adanya fakta di lapangan bahwa pembelanjaan konsumen di gerai pasar swalayan menurun drastis, kecuali minimarket.

“Ketika rumor itu baru keluar saja banyak orang panik sehingga pembelanjaan tak terjadi. Ritel dan Aprindo melaporkan pembelanjaan konsumen menurun drastis, cukup minimarket saja yg naik. Artinya, cukup keperluan pokok saja yg dibeli, konsumsi lainnya seperti gaya hidup menurun drastis,” ujar wanita yg juga menjabat Presiden Direktur PT Mustika Ratu tersebut.

Ia menambahkan, banyak cara yg bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak, yakni melalui industri nasional sebagai pembayar pajak yg terbuka.

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/2013 yg mengatur gerai atau toko industri untuk menjual 80 persen produksi dalam negeri, pendapatan pajak dinilai dapat ditingkatkan dgn cara yg pasti.

Seperti diketahui dalam PMK Nomor 39/2016, perbankan atau lembaga penerbit kartu kredit wajib melaporkan data nasabah yg mencakup nama bank, nomor rekening, kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bulan tagihan, tanggal transaksi, perinciaan nilai transaksi dan pagu kredit.

DJP menargetkan bank untuk menyampaikan laporan tersebut paling lambat 31 Mei 2016 baik secara elektronik (online) maupun langsung. (Antara)

Artikel Lainnya:

.:[Close ads]::[Click 2x]:.

.:[Close ads]::[Click 2x]:.