Pemerintah Diimbau Ajukan Penundaan MEA

Monday, December 18th 2017. | Berita

IndonesiaBisnis.net – Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia bisa mengajukan permohonan penundaan jika merasa belum siap menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir Desember 2015.

Guru Besar Universitas Indonesia ini dalam seminar di Palembang, Sabtu (27/9/2015), mengatakan, permintaan tersebut tak akan membuat Indonesia terkena saksi internasional meski telah sepakat bersama 9 negara lainnya semenjak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tahun 1997.

“Terjadi perubahan mendasar dalam negeri setelah penetapan tahun 1997. Negara menghadapi beberapa krisis. Meski berhasil melewatinya tapi terjadi perubahan yg signifikan, sehingga suatu yg diperbolehkan jika Indonesia meminta menunda,” kata Hikmahanto Juwana dalam seminar bertema “Peluang dan Tantangan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015″ oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ia mengemukakan, Indonesia memiliki alasan yg kuat jika ingin menunda karena pada saat diputuskan dalam kondisi sangat percaya diri dgn kondisi perekonomian dalam dua dekade.

“Bahkan, ketika dimajukan dari 2020 menjadi 2015, sama sekali tak mengoyahkan kepercayaan diri Indonesia. Padahal setelah berlalu, situasinya sangat berbeda,” kata dia.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa indikator dan parameter yg dapat dijadikan landasan untuk menilai kesiapan menghadapi MEA, di antaranya, kedalaman informasi terkait MEA di masyarakat, kesiapan pelaku usaha bersaing dgn pengusaha luar negeri, penetrasi produk di pasar ASEAN, implementasi kebijakan di tingkat pusat sampai ke daerah, dan adanya jaminan tak ada uji materi di Mahkamah Konstitusi.

“Berdasarkan indikator ini, sebenarnya Indonesia belum siap. Saya sebagai akademisi harus mengatakan yg sebenarnya, dan menganjurkan ke pemerintah untuk menunda saja, dgn catatan selama masa lima tahun ini fokus untuk menyiapkan diri,” kata dia.

Ia pun menilai kondisi ini telah disadari pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla sehingga sekarang ini berada di antara dua pilihan sulit yakni memilih berkomitmen dgn terseok-seok menghadapi MEA atau menunda sampai 2020.

“Ini bukan lagi masalah solidaritas sebagai anggota ASEAN, tapi urusan kepentingan nasional. Jika, merasa dirugikan, lantas mengapa Indonesia harus memaksakan diri,” ujar dia.

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan bahwa saat MEA diberlakukan maka pasar ASEAN menjadi pasar tunggal, sementara dari 660 juta penduduk di wilayah tersebut diketahui bahwa separuhnya adalah penduduk Indonesia.

“Jadi negara lain seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok, melihat MEA ini bukan pasar ASEAN tapi pasarnya Indonesia. Lantas pertanyaannya, telah siapkan pemerintah mengendalikan pasar ini ?,” kata dia.

Ia mencontohkan, untuk beberapa kasus, pemerintah terbilang belum dapat mengkokohkan kekuatan Indonesia dari sisi populasi.

“Contohnya perusahaan telepon seluler Blackberrry yg tak membuka pabrik di Indonesia tapi di Malaysia meski pengguna terbesarnya ada di Indonesia. Jika siap menghadapi MEA, maka pemeritah harus menang dgn kasus-kasus seperti ini,” kata dia.

Masyarakat Ekonomi ASEAN akan resmi diberlakukan 1 Januari 2016 dgn ditandai pembebasan bea masuk barang dan jasa ke setiap negara ASEAN atau cukup maksimal 5 persen. (Antara)

Artikel Lainnya:

.:[Close ads]::[Click 2x]:.

.:[Close ads]::[Click 2x]:.