Anggota PDIP Desak Menkeu Batalkan SK Kenaikan Tunjangan DPR

Tuesday, December 5th 2017. | Berita

IndonesiaBisnis.net – Hari ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menghadiri rapat dgn Komisi XI di gedung DPR, Senin (21/9/2015). Salah satu agenda yg dibahas adalah anggapan makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam rapat tersebut, salah satu anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mencecar Bambang untuk segera memberikan kejelasan terkait naik tidaknya tunjangan untuk anggota DPR, bahkan dia meminta Bambang segera membatalkan kenaikan tunjangan.

“Jadi saya minta ke Pak Menkeu untuk menjawab agar tunjangan DPR ini tak dinaikkan. Jadi ini semua isu dapat hilang dan tak lagi menjadi polemik di masyarakat. Kami juga tak setuju adanya kenaikan itu. Makanya kami minta dibatalkan, SK-nya juga dibatalkan,” kata Maruarar dalam rapat kerja.

Ia menilai kenaikan tunjangan DPR sangat tak tepat dilakukan pada sekarang ini. Pasalnya, kondisi perekonomian dan APBN sangat minim.

“Ini tak dapat. Perekonomian kita sedang bergejolak. Jadi saya minta kepada Pak Menkeu untuk memberikan jawaban pasti untuk tak menaikkan tunjangan ini. Biar bapak juga nggak dikejar-kejar terus kan,” kata dia.

Sebelumnya, Bambang mengeluarkan SK Kementerian Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 tentang menentukan batas maksimal kenaikan tunjangan anggota DPR.

“Kalau mau naikkan SK-nya dapat dipakai, kalau nggak mau naik ya nggak usah dipakai, itu sepenuhnya ada di tangan DPR,” katanya.

Artikel Lainnya:

.:[Close ads]::[Click 2x]:.

.:[Close ads]::[Click 2x]:.