BPJS Kesehatan perpanjang kepesertaan jadi 14 hari

Wednesday, September 5th 2018. | Keuangan

JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memutuskan untuk memperpanjang proses pendaftaran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 7 hari menjadi 14 hari kalender. Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015, ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2015.

Irfan Humaidi, Kepala Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan menjelaskan, peraturan proses pendaftaran selama 14 hari bertujuan agar pihaknya bisa memastikan administrasi kepesertaan berlangsung dgn baik. Mulai dari verifikasi data kependudukan peserta agar tak terjadi kepesertaan ganda, penyiapan dan pendaftaran untuk peserta terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) pilihan, sampai penerbitan kartu peserta.

“Selain itu juga untuk memastikan agar pelayanan kesehatan yg diterima sesuai dgn hak peserta. Kami juga harus memastikan jumlah peserta yg terdaftar di FKTP masih dalam tingkat wajar,” pungkasnya seperti yg dikutip dari keterangan resmi BPJS Kesehatan, Rabu (27/5).

Ketentuan masa aktivasi 14 hari tersebut cukup berlaku bagi para peserta Pekerja Bukan Penerima Bayaran dan Peserta Bukan Pekerja yg mendaftar secara mandiri dan menjadi peserta kelas T dan II.

Tapi, lanjut Irfan, ada pengecualian. Peraturan ini tak berlaku bagi empat kategori masyarakat, yakni bayi baru lahir anak peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yg didaftarkan sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Bayaran (PBPU) dgn hak kelas III. Juga untuk bayi baru lahir dari penduduk yg didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai PBPU dgn hak kelas III, peserta dan bayi baru lahir dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg ditetapkan Menteri Sosial dan telah didaftarkan peserta BPJS Kesehatan dgn hak kelas III.

Juga ada pengecualian untuk peserta dan bayi baru lahir dari peserta PBPU dan Peserta Bukan Pekerja (PBP) yg mendaftar kelas III dgn menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat sebagai orang tak mampu dan/atau keterangan lain yg dibutuhkan.

“Khusus untuk pendaftaran bagi bayi yg akan dilahirkan peserta, bisa didaftarkan semenjak terdeteksi adanya denyut jantung bayi dalam kandungan yg dibuktikan dgn melampirkan keterangan dokter. Didaftarkan dgn memilih kelas perawatan yg sama dgn sang ibu,” tuturnya.

Sehingga, pembayaran iuran pertama dari bayi tersebut dilakukan setelah bayi dilahirkan dan bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila bayi tersebut tak didaftarkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum lahir, maka proses aktivasi sesuai Peraturan BPJS Kesehatan 1/2015 yg berlaku alias 14 hari.

Dalam prosedur pendaftaran baru ini, PBPU dan PBP harus mengisi formulir daftar isian peserta. Barulah pihak BPJS Kesehatan memberikan nomor virtual account kepada calon peserta dan melakukan proses administrasi kepesertaan yg berlangsung selama 14 hari. Kemudian, di hari ke-14, peserta wajib membayar iuran pertama dgn menggunakan nomor virtual account yg telah diberikan sebelumnya.

Pembayaran bisa dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), setor tunai, internet banking, electronic data capture (EDC), sampai mekanisme autodebet di bank yg telah bekerja sama dgn BPJS Kesehatan. Setelah melalui proses tersebut, peserta dapat mengambil kartu dan resmi memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.

“Kebijakan waktu proses pendaftaran ini diharapkan bisa mengoptimalkan prinsip gotong royong dan edukasi di mana peserta sehat membantu yg sakit. Yang kaya bantu yg miskin. Yang muda bantu yg tua,” ujarnya. Sekadar informasi, Adapun tiga bank badan usaha milik negara (BUMN) yg telah menjalin kerja sama dgn BPJS Kesehatan adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Sehingga, bank pelat merah yg belum diajak kerja sama tinggal PT Bank Tabungan Negara Tbk alias BTN.

Artikel Lainnya:

.:[Close ads]::[Click 2x]:.

.:[Close ads]::[Click 2x]:.