Kemendagri dorong komitmen Pemda suntik modal BPD

Saturday, June 2nd 2018. | Keuangan

JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong terwujudnya transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD). Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menuturkan, transformasi tersebut diperlukan untuk membenahi kelemahan struktural seperti tata kelola, sumber daya manusia (SDM), manajemen risiko dan infrastruktur yg belum memadai.

Selain itu, transformasi BPD juga diperlukan untuk memperkuat pondasi BPD agar mampu tumbuh dan bersaing di industri perbankan Tanah Air, sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah ke depan. “Wacana yg berkembang adalah bahwa kewajiban pembagian laba atau dividen, tak menjadi kewajiban terlebih dahulu sebelum BPD atau BUMD mampu berkembang,” kata Donny, Jumat (22/5).

Menurut Donny, BPD selama ini merupakan penyumbang pendapatan asli daerah terbesar untuk Pemerintah Daerah. Aturan baru itu menurutnya akan berbentuk Peraturan Pemerintah. Peraturan itu nantinya akan yg akan meringankan kewajiban BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) termasuk BPD dalam penyetoran dividen.

“Kami masih matangkan (PP) ini di internal. Kami telah membicarakan hal ini dgn asosiasi perbankan, dewan ahli, UGM. Begitu matang, kami ajukan ke Kementerian dan naik ke Presiden,” ucapnya.

Selain itu, Kemendagri juga tengah menyusun mekanisme agar permodalan BPD semakin kuat. Kemendagri mendorong komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal pada BPD. Pemerintah juga memotong proses penyertaan modal tambahan.

Jika selama ini proses penyertaan modal panjang karena pembahasan dgn DPRD, maka Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan tentang penyertaan modal yg cukup dgn satu perda saja yaitu Perda Induk, sehingga penyertaan modal tambahan tak perlu dibahas di DPRD lagi, melainkan sekaligus di pembahasan Perda Induk.

Saat ini, dari 26 BPD, baru dua bank yg masuk kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 yg memiliki modal inti antara Rp 5 triliun sampai Rp 30 triliun.

Dua BPD tersebut adalah BPD Jatim dan BPD Jawa Barat- Banten. Sebanyak 10 BPD masih masuk dalam kategori BUKU 1 dgn modal inti di bawah Rp 1 triliun. Sedangkan sisanya yaitu 14 bank telah masuk kategori BUKU 2 dgn modal inti antara Rp 1 triliun sampai dgn Rp 5 triliun.

Artikel Lainnya:

.:[Close ads]::[Click 2x]:.

.:[Close ads]::[Click 2x]:.