Apindo usulkan iuran jaminan pensiun 1,5%

Thursday, March 22nd 2018. | Keuangan

BANDUNG. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan iuran jaminan pensiun 1,5 persen. Sebesar 1 persen dibayar perusahaan dan 0,5 persen dibayar karyawan.

“Pada dasarnya kami mendukung program ini. Namun, iuran jaminan pensiun sebaiknya dari yg kecil,” ujar GM Human Capital-Corporate Services Palma Serasih Plantation and Palm Oil Processing, Sulung Raspati, usai The 3rd Industrial Relations Convention 2015, Jumat (8/5/2015).

Sulung yg juga anggota Apindo menyatakan, dgn rekomendasi 1,5 persen itu seharusnya banyak perusahaan yg menyanggupi. Ia mengatakan, jumlah yg direkomendasikan lebih kecil dari wacana yg beredar sekitar 3 persen, 5 persen, dan 8 persen. Namun, sampai sekarang pun, ia tak mendapat kejelasan manfaat dari iuran 8 persen tersebut seperti apa dan dari mana angka 8 persen tersebut.

“Kita belum tahu manfaat BPJS, tahunya cukup 8 persen iuran untuk 40 persen manfaat. Kita ingin program ini jalan tapi tak memberatkan,” ucapnya.

Sulung menjelaskan, iuran 8 persen dari UMK terhitung besar bagi perusahaan. Apalagi sekarang ini banyak perusahaan yg memiliki Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) ataupun Dana Pendiun Lembaga Keuangan (DPLK). “Jika harus ditambah dgn jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan maka akan double cost,” ucapnya.

Kalau pun dipaksakan mengikuti jaminan pensiun, ia khawatir perusahaan akan menghentikan DPKK/DPLK yg berjalan. Kemudian setelah dicabut, apakah dananya otomatis masuk ke jaminan pensiun atau tak, masih belum jelas.

“Kalau aturan yg berjalan sekarang kan saling menutupi. Kalau anggaran pensiun 2 kali PMTK, maka peraturan 167 UU13/2003 tak berlaku lagi. Kalau yg jaminan sosial ini tak jelas,” ujarnya.

Sulung mengatakan ingin program ini jalan, namun tak merusak yg telah baik. Untuk itulah, berbagai masukan disampaikan pada pemerintah.(Kontributor Bandung, Reni Susanti)

Artikel Lainnya:

.:[Close ads]::[Click 2x]:.

.:[Close ads]::[Click 2x]:.