OJK desak pemerintah turunkan iuran BPJS

Saturday, October 21st 2017. | Keuangan

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjanji akan melobi pemerintah agar menurunkan besaran iuran program pensiun di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sebab, iuran BPJS Ketenagakerjaan yg direncanakan sebesar 8%, dapat memukul industri anggaran pensiun swasta.

Menurut Heru Juwanto, Direktur Pengawasan Dana Pensiun OJK, pelaku usaha anggaran pensiun banyak mengeluhkan rencana besaran iuran 8% dari gaji pegawai. Jumlah itu terlalu tinggi. Beban perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan makin berat. Apalagi, mereka juga masih menanggung iuran BPJS Kesehatan.

Jika tetap 8%, perusahaan  yg selama ini menjadi peserta anggaran pensiun dapat saja menghentikan jasa pengelola pensiun swasta. Alhasil, penyelenggara bisnis anggaran pensiun dapat kolaps.

Sebagai gambaran, sekarang ini  saja, belum memasukkan iuran pensiun, setiap perusahaan menanggung beban kesejahteraan mencapai 18,24%-20,74%. Pemberi kerja menanggung 14,24%-16,74% dan pekerja 4%. Beban tersebut untuk membayar iuran program jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja yg dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, dan program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan dan pesangon.

Heru mengatakan, kalau iuran jaminan pensiun sebesar 3% masih dapat diterima pelaku usaha anggaran pensiun. Karena, kesejahteraan pensiun dapat dipenuhi lewat sistem jaminan sosial nasional untuk keperluan dasar, serta anggaran pensiun swasta dan tabungan yg bersifat sukarela. “Keduanya bisa seiring sejalan dalam menjalankan program,” kata Heru, Selasa (14/4).

Ia menambahkan, racikan tingkat penghasilan pensiun (TPP) sebaiknya berada pada level 15% – 20% dari upah bulan terakhir. Toh, kesejahteraan purna bakti bisa diwujudkan dgn program lain, seperti jaminan hari tua.

TPP telah tinggi

Berdasarkan hitung-hitungan OJK, dgn jaminan hari tua dan pesangon saja, sebetulnya TPP yg diperoleh oleh para pensiunan nantinya mencapai 29,70%. Jumlah itu berasal dari iuran jaminan hari tua sebesar 5,70% yg memenuhi TPP 12,20%, dan iuran pesangon 7% – 8% yg memenuhi TPP 17,50%.

Nah, dgn tambahan TPP 15%–20% dari iuran jaminan pensiun sekitar 2%–3%, berarti TPP yg diperoleh pekerja pada masa pensiun berada di kisaran 35%–40%. Angka itu pun belum termasuk program lainnya dari dapen swasta atau tabungan yg dapat diperoleh secara sukarela, di luar program wajib.

Memang, TPP di negara-negara lain telah di atas 20%. Sebut saja, Inggris 32,6%, Jepang 35,6% dan Australia 52,3%. Maklum, iuran yg dibayarkan juga tinggi.

Namun iuran yg diberlakukan oleh negara-negara lain dilakukan secara berjenjang. Oleh karena itu, Steven Tanner, Aktuaris Dayamandiri Dharmakonsilindo, mengusulkan, penetapan iuran 1%–2% dan meningkat secara bertahap menjadi 3% pada tahun 2030 dan mencapai 4%–5% pada tahun 2050. “Ini cukup memadai untuk membiayai program jaminan pensiun,” kata dia.

Toh, tak ada pembayaran manfaat pensiun selama 15 tahun pertama, melainkan setelah tahun 2030. Manfaat pensiun baru dapat dinikmati  oleh kalangan pekerja setelah 15 tahun masa iuran, kecuali si pekerja meninggal atau cacat tetap.      

Artikel Lainnya:

.:[Close ads]::[Click 2x]:.

.:[Close ads]::[Click 2x]:.