BNI resah Dirjen Pajak minta data deposan

Tuesday, January 2nd 2018. | Keuangan

JAKARTA. Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito rupanya juga meresahkan perbankan. Sebab, peraturan tersebut mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabahnya secara rinci. 

Kewajiban itu dinilai Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, Gatot B. Suwondo sebagai hal yg mengerikan. Lantaran kebijakan tersebut akan membuat para pemilik simpanan deposito mencabut anggaran simpanannya.

“Itu saya ngeri. Ngeri-nya kalau deposan tahu, kemudian menarik dananya dan menyimpannya di perbankan luar negeri,” kata Gatot di Jakarta, Rabu (18/2).

Gatot bilang, aturan baru yg dikeluarkan oleh pemerintah untuk menarik pajak dari para deposan tersebut tak sesuai dengan rencana bisnis BNI. Sebab, bank dengan kode emiten BBNI ini tengah berkonsentrasi untuk menarik anggaran para konglomerat Indonesia yg memarkir anggaran segarnya di Singapura.

“Kami sedang berupaya mengusahakan menarik anggaran masyarakat Indonesia yg disimpan di Singapura. Dengan aturan ini, tentu masyarakat menjadi ngeri dan tak berminat untuk menaruh anggaran di perbankan Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut Gatot mengungkapkan, baiknya pemerintah berkonsentrasi untuk membangun sektor industri. Hal itu diyakini Gatot, dengan tumbuhnya sektor industri maka nilai pajak secara otomatis juga akan meningkat.

“Terus terang saja, perbankan merupakan bisnis yg paling transparan dan paling banyak aturannya. Jadi, tak akan menyembunyikan hal-hal seperti itu. Kami itu mencari rezeki yg halal saja,” ujar Gatot.

Meski begitu, sampai saat ini Gatot mengatakan belum ada penarikan anggaran besar-besaran oleh deposan BNI terkait aturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 yg terbit pada 26 Januari lalu‎ itu.

Sebenarnya, selama ini perbankan telah memberikan data bukti potong PPh deposito dan tabungan cukup saja tak menyertakan bukti potong setiap nasabah. Nah, dengan aturan tersebut mala akan ada formulir yg lebih rinci, malah petugas pajak dapat mengetahui jumlah deposan untuk kemudian ditarik pajaknya.

Artikel Lainnya:

tags: , , ,
.:[Close ads]::[Click 2x]:.

.:[Close ads]::[Click 2x]:.